Banda Aceh|BidikIndonesia.com– Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mengerahkan ribuan petugas untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.
“Kami akan melibatkan pegawai BPS dan hampir lima ribu petugas yang nantinya akan direkrut secara selektif dan untuk jumlah pastinya masih dalam proses finalisasi secara nasional,” kata Kepala BPS Aceh Agus Andria di Banda Aceh, Kamis.
Ia menjelaskan petugas yang direkrut dan terlibat nantinya tentu sangat cukup untuk menjangkau seluruh pelaku usaha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh secara akurat dan profesional.
Menurut dia untuk saat ini BPS Provinsi Aceh fokus pada tiga hal utama guna menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 yakni penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dan pemutakhiran basis data usaha sebagai dasar penentuan unit usaha yang akan didata.
Kemudian persiapan sosialisasi yang masif agar pelaku usaha memahami tujuan dan manfaat dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang mulai berlangsung pada awal Mei 2026.
Ia mengatakan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 diawali dengan pengisian kuesioner secara mandiri oleh pelaku usaha tertentu melalui sistem daring, kemudian dilanjutkan dengan pendataan lapangan secara langsung oleh petugas sensus yang mendatangi pelaku usaha ke rumah-rumah dan tempat usaha.
“Kami mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan jawaban secara jujur, apa adanya, dan lengkap. Data yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta perumusan kebijakan pembangunan,” katanya.
Ia juga mempertegas kembali bahwa data yang dihimpun tersebut tidak terkait pajak, perizinan, atau pengawasan apa pun.
Ia menambahkan Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memotret secara keseluruhan struktur dan karakteristik kegiatan usaha di Indonesia, termasuk di Aceh dengan pendataan mencakup hampir seluruh lapangan usaha, baik usaha besar, menengah, kecil, maupun mikro, termasuk usaha yang berbasis digital dan usaha rumahan.
”Hasil Sensus Ekonomi 2026 ini akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, pengembangan usaha (UMKM – UMB), penciptaan lapangan kerja, serta transformasi ekonomi digital yang lebih inklusif,” katanya.
Ia mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi ke depan benar-benar berbasis data yang akurat dan mutakhir sehingga partisipasi seluruh pelaku usaha sangat menentukan kualitas hasil Sensus Ekonomi 2026.
