Sabang|BidikIndonesia.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sabang menggelar lokakarya penyusunan dokumen kajian risiko bencana. Kegiatan ini merupakan tahapan awal sebelum dilaksanakan proses legalisasi resmi yang membutuhkan rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
Kepala Pelaksana BPBD Kota Sabang, Syachrial, saat diwawancarai RRI mengatakan, kajian risiko bencana menjadi instrumen penting dalam merumuskan kebijakan kebencanaan di daerah. Dokumen tersebut nantinya akan digunakan sebagai panduan dalam penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) kebencanaan, termasuk dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
Menurutnya, dokumen tersebut mencakup strategi penanganan pada fase pra-bencana, saat bencana berlangsung, hingga penanganan pasca-bencana. Syachrial menegaskan, penyusunan kajian risiko bencana ini wajib berlandaskan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008.
“Dokumen kajian risiko bencana ini bukan hanya sekadar persyaratan, tapi juga menjadi pedoman teknis dalam merancang program dan langkah mitigasi kebencanaan. Oleh sebab itu, kita wajib mendasarkan setiap tahapan pada regulasi yang ada,” jelas Syachrial, Rabu (24/9/2025).
Dalam pelaksanaannya, BPBD Kota Sabang menggandeng Lembaga Orientasi Pengembangan Masyarakat Madani Indonesia (LOPPMI) sebagai mitra kerja. Lembaga ini akan membantu dalam menyusun dokumen kajian yang sesuai standar dan kebutuhan daerah.
Selain itu, lokakarya juga melibatkan seluruh unsur lintas sektor, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, Polri, aparatur gampong hingga organisasi masyarakat (ormas). Keterlibatan multipihak tersebut diharapkan mampu menghasilkan dokumen kajian yang komprehensif dan aplikatif.
“Setelah tahap lokakarya selesai, kita akan segera melakukan perbaikan serta finalisasi dokumen sebelum diajukan untuk mendapatkan rekomendasi dari BPBA. Harapan kita, dokumen ini nantinya benar-benar menjadi landasan kuat bagi Sabang dalam menghadapi potensi bencana,” pungkasnya.
Lokakarya tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten dalam hal kebencanaan, termasuk perwakilan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Aceh.
