Ketua Umum Bentara Muda, Rozi Ananda.
Banda Aceh | BidikIndonesia – Salah satu Simpul Pemenangan Mualem-Dek Fadh, Ketua Umum Bentara Muda, Rozi Ananda, menanggapi polemik penunjukan Alhudri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh yang menuai kontroversi.
Rizi Ananda mengatakan, polemik yang berkembang saat ini harus ditempatkan dalam konteks yang lebih besar, yakni menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Polemik seperti ini wajar dalam dinamika pemerintahan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana semua pihak bisa menahan diri dan mengutamakan dialog ketimbang saling tuding. Jika memang ada kekeliruan dalam SK Plt Sekda, mekanismenya bisa ditempuh tanpa harus memperkeruh suasana,”ucap Rozi dalam keterangannya kepada IndoJayaNews, Senin 24 Februari 2025.
Menurut Rozi, langkah-langkah politik harus selalu diiringi dengan komunikasi yang baik, terutama antara eksekutif dan legislatif.
Ia mengingatkan bahwa menjaga hubungan yang harmonis antara Partai Aceh dan Gerindra sangat krusial, mengingat kedua partai ini memiliki peran penting dalam pemerintahan Aceh ke depan.
“Kita harus memahami bahwa Aceh berada dalam momentum politik yang strategis. Hubungan baik antara Partai Aceh dan pemerintah pusat harus dijaga, bukan justru diganggu dengan narasi yang tidak produktif. Jangan sampai perdebatan ini merugikan kepentingan yang lebih besar, yaitu percepatan pembangunan Aceh,” terangnya.
Terkait pernyataan Ketua DPRA Zulfadli yang menuding Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Dek Fadh berada di balik kejanggalan SK Plt Sekda, Rozi mengajak semua pihak untuk lebih fokus pada penyelesaian substansi masalah ketimbang menyerang individu tertentu.
“Saya kira ada mekanisme politik dan hukum yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan polemik ini. Yang terpenting, komunikasi politik harus tetap berjalan dengan baik agar tidak merusak stabilitas pemerintahan di bawah kepemimpinan Mualem-Dek Fadh,” tambahnya.
Rozi juga menekankan bahwa Partai Aceh sebagai pemegang mandat politik di Aceh harus tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan.
Menurutnya, kepemimpinan Mualem dan Dek Fadh harus didukung dengan sinergi yang kuat antara semua elemen pemerintahan, termasuk DPRA.
“Saat ini, kita membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Partai Aceh harus terus berperan sebagai penggerak utama dalam membawa perubahan bagi Aceh. Perbedaan pendapat itu biasa, tetapi jangan sampai melemahkan perjuangan kita bersama,” tegasnya.
Dalam konteks hubungan dengan pemerintah pusat, Rozi melihat adanya peluang besar bagi Aceh untuk memperjuangkan hak-haknya dalam kerangka Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Ia berharap momentum ini tidak terganggu oleh dinamika politik lokal yang tidak perlu.
“Kita harus menjaga hubungan baik dengan pusat, karena ini adalah kunci utama dalam mempercepat pembangunan di Aceh. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan hanya karena perdebatan yang tidak produktif,” tutupnya.
Pernyataan Rozi ini mencerminkan sikap yang lebih moderat, menekankan pentingnya komunikasi politik yang sehat serta menjaga kesolidan Partai Aceh dalam menghadapi berbagai tantangan.[IJN]
Di tengah dinamika yang berkembang, ia menegaskan bahwa yang utama adalah memastikan kepemimpinan Mualem-Dek Fadh berjalan efektif demi kepentingan rakyat Aceh.