Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh, Reza Hendra Putra
Banda Aceh | BidikIndonesia – Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh, Reza Hendra Putra, menyatakan sikap tegas menolak keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kampus-kampus, terutama di Aceh. Menurutnya kampus harus bebas dari intervensi-intervensi militer dan juga memiliki sikap independensi.
“Kalau kita refleksikan dulu ada istilahnya NKK-BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus-Badan Koordinasi Kemahasiswaan), yaitu normalisasi kehidupan kampus kan di era Orde Baru. Jadi pola yang sama ini bisa kita lihat juga dalam beberapa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh TNI untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak kampus. Sebenarnya kalau pascareformasi kan kita sudah sepakat di mana posisi militer, di mana posisi kampus dan kita sepakat bahwa kampus harus bebas dari intervensi-intervensi militer dan juga punya satu sikap yang independensi,” ucap Reza, Ahad, 6 April 2025.
Reza mengatakan pasca pengesahan UU TNI menimbulkan gejolak besar di kalangan mahasiswa dan masyarakat. TNI kemudian bergerak untuk masuk ke kampus, yang menurutnya dikhawatirkan terdapat potensi kembalinya dominasi militer di kehidupan kampus, yang pernah terjadi pada masa NKK-BKK.
“Mahasiswa ataupun kampus dengan masuknya TNI kan tidak ada lagi daya pikir dan daya kritis. Nah ini kemudian yang menjadi kekhawatiran kami selaku mahasiswa. Ini juga tidak relevan saya lihat, karena memang kita lagi kritik tentang RUU TNI,” ucapnya.
Menurut Reza, meskipun sinergi antara keduanya sudah ada sejak lama, di mana banyak anggota militer yang belajar di kampus atau sebaliknya, hal ini menimbulkan kekhawatiran. Apa yang sebenarnya ingin dicapai dari hubungan kerjasama tersebut.
Ia juga mengingatkan potensi munculnya kembali situasi seperti pada masa NKK-BKK, di mana kehidupan mahasiswa bisa dikriminalisasi, di-profiling, atau bahkan mengalami pencucian otak, yang akhirnya menghilangkan sikap kritis dan independensi mahasiswa.
“Sikap kami tegas ya, kita tolak kalau misalkan TNI itu masuk kampus seperti yang terjadi belakangan ini. Karena justru toh di beberapa waktu yang lalu, kita dengan TNI juga tidak ada masalah sebenarnya. Justru dulu pas PBAK atau proses ospek di hari pertama, ada satu slot kosong juga yang diberikan kepada pihak militer untuk mengisi materi-materi kebangsaan dan bela negara,” ungkapnya.
Pihaknya berharap RUU TNI menjadi momok, terutama bagaimana satu proses undang-undang itu dilahirkan secara tiba-tiba dan dipaksakan secara sepihak di tengah gelombang protes yang begitu besar. Menurutnya ini menjadi satu pemicu di era kepemimpinan Prabowo dan 10 tahun yang akan datang, untuk kemudian militer ini tidak perlu masuk ke ranah sipil.
Reza mengatakan militer memiliki posisi untuk menjaga pertahanan negara dan sipil punya ranahnya sendiri.[AJNN]
“Saya rasa posisi setiap pihak punya perannya sendiri untuk memajukan kesejahteraan. Ya kita tidak sepakat misalkan alibi membangun kesejahteraan dengan cara-cara mileteristik.,” ucapnya.
