Ketua Komite Basis AMMK Aceh, Zakaria—yang akrab disapa Jaka—mengungkapkan bahwa sikap tegas Mualem dalam memperjuangkan penertiban HGU nakal menjadi harapan baru bagi masyarakat. Banda Alam, Aceh Timur. Kamis, 20 Maret 2025. Foto: Dok bidik indonesia
ACEH TIMUR | bidikindonesia.com, Aliansi Masyarakat Menggugat Keadilan (AMMK) menyatakan dukungan penuh terhadap gebrakan Mualem dalam menertibkan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang dinilai bermasalah di Aceh. Langkah ini sejalan dengan komitmen Gubernur Aceh untuk meninjau ulang izin HGU yang dianggap merugikan masyarakat dan daerah.
Ketua Komite Basis AMMK Aceh, Zakaria—yang akrab disapa Jaka—mengungkapkan bahwa sikap tegas Mualem dalam memperjuangkan penertiban HGU nakal menjadi harapan baru bagi masyarakat.
“Kami melihat Mualem sangat antusias dalam menyuarakan komitmennya untuk meninjau ulang HGU perusahaan yang nakal. Ini adalah langkah yang sangat baik dan menjadi harapan besar bagi masyarakat Aceh. Kami dari AMMK mendukung penuh upaya ini dan berharap agar segera terwujud,” ujar Jaka saat ditemui di kediamannya di Banda Alam, Aceh Timur. Kamis, 20 Maret 2025
Menurutnya, kebijakan ini merupakan angin segar bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban praktik curang perusahaan-perusahaan tak bertanggung jawab.
“Kami banyak menemukan kasus kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan nakal, mulai dari perampasan lahan garapan masyarakat, intimidasi, hingga minimnya kontribusi bagi daerah dan warga setempat. Jika langkah ini benar-benar direalisasikan, tentu akan menjadi kemenangan bagi rakyat Aceh,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jaka menegaskan bahwa AMMK siap memberikan bukti-bukti terkait pelanggaran HGU oleh sejumlah perusahaan di Aceh, khususnya di Aceh Timur.
“Jika dibutuhkan, kami siap membuktikan adanya perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan. Mayoritas anggota basis AMMK adalah korban langsung dari praktik-praktik tidak adil yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kami siap mendukung penuh langkah Mualem dalam menertibkan HGU di Aceh,” pungkasnya.
Sebagai informasi, langkah penertiban HGU ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi tata kelola lahan di Aceh serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.
