Suasana Focus Group Discussion (FGD) antara instansi pemerintah dan perwakilan masyarakat Mukim Lampanah yang digelar Tim Ekspedisi Patriot ITS di Aula Drs. Sanusi Wahab, Kantor Bupati Aceh Besar, Rabu (15/10/2025). (Amira Layyina/Bidik Indonesia)
Aceh Besar, Bidik Indonesia — Warga Mukim Lampanah, Kecamatan Seulimeum, mengeluhkan buruknya jalan pertanian dan minimnya fasilitas dasar dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Tim Ekspedisi Patriot Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Aula Drs. Sanusi Wahab, Kantor Bupati Aceh Besar, Rabu (15/10/2025).
FGD ini merupakan bagian dari riset lapangan Ekspedisi Patriot ITS untuk memvalidasi temuan dan menyusun rekomendasi pengembangan Kawasan Transmigrasi Seulimeum. Kegiatan melibatkan berbagai instansi pemerintah serta perwakilan masyarakat Mukim Lampanah.
Kepala Pusat Studi Pusat Studi Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat ITS, Dr. Sutikno, M.Si., menjelaskan bahwa FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Ekspedisi Patriot, program strategis Kementerian Transmigrasi yang melibatkan mahasiswa dan generasi muda untuk melakukan riset dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi. “ITS hadir untuk memetakan potensi ekonomi dan menyajikan dasar ilmiah agar kawasan transmigrasi lebih produktif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Salah satu isu yang terus mencuat dalam diskusi adalah persoalan akses jalan pertanian. Jalan kebun yang belum diaspal sering tak bisa dilalui saat musim hujan, sehingga warga kesulitan mengangkut hasil pertanian. “Kalau hujan, jalan licin dan becek, hasil kebun sulit dibawa keluar,” ujar Keuchik Ujong Keupula, Nizali Saputra.
Beberapa warga bahkan memperkeras jalan secara swadaya agar tetap bisa dilalui. “Kalau tidak kami upayakan sendiri, hasil panen bisa tertahan di kebun,” lanjut Nizali, yang juga berprofesi sebagai petani.
Selain jalan, masyarakat juga menyoroti keterbatasan air bersih, listrik, telekomunikasi, dan layanan kesehatan. Mereka berharap pembangunan tidak hanya berpusat di Desa Leungah sebagai kawasan transmigrasi lama, tetapi merata di seluruh Mukim Lampanah. “Saya harap pembangunan jalan dilakukan merata, karena masyarakat kami saling bergantung. Ada yang tinggal di Ujong Mesjid Lampanah, tapi kebunnya di Leungah. Begitu juga sebaliknya,” ungkap Khairul Amri, Keuchik Ujong Mesjid Lampanah.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh menyampaikan bahwa saat ini tengah disusun Qanun Transmigrasi Aceh yang ditargetkan rampung pada 2026. Qanun ini diharapkan memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengelola kawasan transmigrasi secara mandiri. “Kawasan Seulimeum masih sangat layak dikembangkan, terutama sektor pertanian dan perkebunan. Tantangan terbesarnya ada di ketersediaan air dan akses infrastruktur,” ungkap perwakilan dinas tersebut.
Perwakilan Bappeda Aceh Besar, Susi Sunanya, S.Si., M.Si., menambahkan bahwa potensi ekonomi di kawasan transmigrasi cukup besar namun harus ditunjang infrastruktur dasar. “Kami menunggu hasil kajian ITS untuk disinergikan dengan rencana pembangunan daerah. Peningkatan konektivitas jalan menjadi prioritas agar aktivitas pertanian dan ekonomi masyarakat lebih lancar,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Tim Ekspedisi Patriot ITS berperan menyajikan data dan analisis yang menggambarkan kondisi lapangan dan aspirasi warga. “ITS tidak menentukan arah kebijakan, tetapi memberikan dasar ilmiah agar pembangunan di kawasan transmigrasi lebih tepat sasaran,” tutup Dr. Sutikno.
FGD ini merupakan bagian dari dua tema besar kajian Ekspedisi Patriot ITS, yaitu Evaluasi Kawasan Transmigrasi dan Desain Pengembangan Komoditas Unggulan Spesifik Kawasan. Hasil diskusi di Seulimeum menegaskan bahwa peningkatan akses jalan dan fasilitas dasar menjadi kunci untuk mendorong kembali produktivitas ekonomi kawasan transmigrasi di Aceh Besar.[mia]
