Banda Aceh| BidikIndonesia – Pengamat Ekonomi Universitas Syiah Kuala Dr. Iskandarsyah Madjid, menyebutkan Pemerintah Aceh perlu segera membentuk lembaga dinas yang menangani Ekonomi Kreatif atau Ekraf.
Dia mengingatkan, semakin berkurangnya dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima Aceh, Ekraf bisa menjadi sektor baru meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Semakin banyaknya komunitas ekonomi kreatif di Aceh merupakan suatu indikator tentang perlunya mereka terfasilitasi dengan baik,” katanya dalam sebuah diskusi yang digelar Disbudpar Aceh.
Terlebih lagi, tuturnya, Aceh telah punya creative hub Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH) yang beberapa waktu lalu telah diresmikan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo di kawasan Ladong, Aceh Besar.
“Gedung Amanah, fasilitasnya sudah bagus dalam menjadi bengkelnya ekonomi kreatif bagi anak-anak muda Aceh,” kata Iskandar.
Sementara itu, akademisi Dr. Hamdani juga menilai perlu adanya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) Aceh.
Dinas khusus atau komite ekonomi kreatif dinilai perlu supaya lebih mudah berkoordinasi dengan kementerian terkait.
“Juga perlu adanya peraturan daerah (Qanun) sebagai landasan pengembangan sektor ekonomi kreatif,” katanya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Almuniza Kamal, mengatakan saat ini pihaknya sedang mengkaji pembentukan dinas ekonomi kreatif.
“Kemudian [sedang dikaji] juga langkah-langkah strategis dan yang tepat untuk pengembangan sektor Ekraf baik terkait regulasi maupun lembaga penanggung jawab,” katanya.[Masakin]
