Sabang|BidikIndonesia.com – Sejak ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada 2000, Sabang memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi maritim. Akan tetapi, setelah 25 tahun berjalan, pengembangan kawasan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kepastian regulasi hingga konektivitas dan investasi.
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Iskandar Zulkarnaen, meminta perhatian lebih serius pemerintah pusat agar potensi tersebut dapat dikembangkan secara optimal. Ia menilai perkembangan Sabang belum sebanding dengan posisi strategis dan berbagai keistimewaan yang dimiliki sebagai kawasan perdagangan bebas.
Hal tersebut disampaikan Iskandar saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pelatihan Wartawan Media Massa Nasional yang diselenggarakan Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Ia menilai publikasi berskala nasional diperlukan untuk memperkenalkan kembali posisi strategis Sabang sekaligus mendorong perhatian pemerintah terhadap berbagai hambatan pengembangan kawasan.
“FTZ Sabang sudah 25 tahun, tetapi kondisinya masih begini-begini saja. Kami membutuhkan perhatian pemerintah pusat dan publikasi secara nasional agar potensi Sabang bisa diketahui lebih luas,” tegas Iskandar dalam rilis yang diterima RRI, Senin 9 November 2026.
Iskandar menjelaskan, KPBPB Sabang memiliki fasilitas fiskal dan kepabeanan berupa pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sesuai ketentuan yang berlaku. Fasilitas tersebut menjadi modal untuk menarik investasi dan mengembangkan perdagangan, industri maritim, logistik, serta pariwisata.
Secara geografis, Sabang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan berdekatan dengan kawasan perbatasan serta wilayah terluar Indonesia. Posisi tersebut dinilai membuka peluang bagi Sabang untuk berkembang sebagai gerbang maritim di wilayah barat Indonesia.
“Sabang memiliki posisi yang sangat strategis. Kita berada di jalur pelayaran internasional, tetapi di sisi lain masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan. Ini menjadi tantangan yang harus dijawab bersama,” ujarnya.
Status KPBPB Sabang berlaku selama 70 tahun sejak 2000. Dengan rentang waktu tersebut, kawasan ini memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maritim di wilayah barat Indonesia.
Saat ini, pariwisata masih menjadi salah satu kontributor utama aktivitas ekonomi Sabang. Iskandar menyebut sekitar 40 persen kontribusi kunjungan wisatawan berasal dari wisatawan kapal pesiar atau cruise.
Untuk mendukung aktivitas tersebut, BPKS mengelola tiga fasilitas pelabuhan strategis, yakni Pelabuhan CT1, Pelabuhan CT3, dan Pelabuhan Penyeberangan BPKS Balohan. BPKS bersama Pemerintah Kota Sabang juga berupaya membuka kembali konektivitas udara yang selama ini terhenti.
Menurut Iskandar, konektivitas udara dan laut perlu diperkuat agar Sabang mampu bersaing sebagai kawasan ekonomi. Pengembangan industri maritim juga dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pelayaran internasional.
Salah satu peluang yang ingin ditindaklanjuti BPKS adalah penetapan Sabang sebagai pelabuhan transshipment atau pusat alih muat barang internasional. Iskandar mengungkapkan, India sejak 2018 telah lima kali menyampaikan ketertarikan untuk mengembangkan pelabuhan di Sabang.
Bahkan, terdapat tawaran skema investasi dengan komposisi 85 persen dari pihak India dan 15 persen investasi nasional. Nilai investasi yang ditawarkan mencapai 105 juta dolar AS.
“Ini peluang besar yang seharusnya bisa ditindaklanjuti. Kita membutuhkan kebijakan nasional untuk menetapkan Sabang sebagai pelabuhan transshipment. Namun, sampai sekarang belum ada sinyal positif yang cukup kuat untuk merealisasikan pengembangan tersebut,” ungkapnya.
Ia menyebut realisasi peluang tersebut membutuhkan kepastian kebijakan pemerintah pusat. Kejelasan regulasi dan jaminan investasi juga diperlukan agar calon investor memiliki kepercayaan untuk menanamkan modal di Sabang.
Iskandar turut menjelaskan bahwa dalam sistem perdagangan KPBPB Sabang, aktivitas barang tidak menggunakan terminologi ekspor dan impor seperti di kawasan pabean umum. Mekanisme yang berlaku menggunakan istilah pemasukan dan pengeluaran barang sesuai ketentuan kawasan perdagangan bebas.
Selain persoalan investasi dan konektivitas, Iskandar menilai koordinasi lintas kementerian dan kelembagaan masih menjadi hambatan dalam pengembangan KPBPB Sabang. Dinamika kelembagaan sejak pelimpahan kewenangan pada 2010 turut memengaruhi pola koordinasi BPKS dengan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, sebelumnya terdapat Dewan Nasional yang menjadi jalur koordinasi strategis bagi BPKS. Melalui mekanisme tersebut, pengelola kawasan dapat menyampaikan persoalan dan kebutuhan pengembangan secara langsung kepada pemerintah pusat.
Namun, pada 2016 terjadi perubahan status kelembagaan menjadi lembaga nonstruktural yang menurut Iskandar berdampak pada terputusnya mekanisme koordinasi melalui Dewan Nasional. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan penyelesaian sejumlah persoalan yang membutuhkan keputusan lintas kementerian dan lembaga.
“Potensi Sabang sangat besar, tetapi kami banyak mengalami hambatan. Salah satunya benturan regulasi antara BPKS dengan kementerian dan lembaga lainnya. Ini membutuhkan kepastian dan jaminan investasi agar investor memiliki kepercayaan untuk masuk ke Sabang,” jelasnya.
Ia juga menyoroti terbatasnya ruang diskusi antarpemangku kepentingan mengenai insentif kawasan. Selain itu, harmonisasi regulasi dinilai perlu dilakukan agar berbagai fasilitas dan kewenangan KPBPB dapat berjalan sesuai tujuan pembentukannya.
Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Iskandar berharap pemerintah pusat membentuk forum komunikasi dan diskusi khusus yang melibatkan kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan terkait. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi untuk membahas persoalan kebijakan, investasi, insentif fiskal, dan pembangunan infrastruktur.
BPKS juga mengharapkan adanya dukungan kesekretariatan di tingkat nasional sebagai penghubung komunikasi antara pengelola kawasan dan pemerintah pusat. Dengan mekanisme tersebut, berbagai persoalan di daerah diharapkan dapat disampaikan dan ditindaklanjuti lebih cepat.
Iskandar menegaskan, pengembangan Sabang tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah maupun BPKS. Dukungan kebijakan nasional diperlukan agar keistimewaan kawasan perdagangan bebas dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Sabang tidak kekurangan potensi. Yang kita butuhkan adalah dukungan kebijakan, kepastian regulasi, konektivitas, dan keberanian untuk menjadikan Sabang sebagai bagian penting dari strategi maritim nasional,” pungkas Iskandar.
Melalui pelatihan wartawan media massa nasional tersebut, Iskandar berharap informasi mengenai potensi dan tantangan KPBPB Sabang dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Ia menilai pengembangan Sabang bukan hanya kepentingan daerah, tetapi juga berkaitan dengan upaya memperkuat posisi Indonesia di jalur perdagangan dan pelayaran internasional.
