Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Pemerintahan Gubernur Aceh Mualem dan Wakil Gubernur Dek Fadh menunjukkan berbagai terobosan nyata dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan mereka, sejak dilantik pada 12 Februari 2025.
Dengan komitmen mewujudkan visi dan misi demi kesejahteraan rakyat Aceh, sejumlah capaian penting berhasil ditorehkan di berbagai sektor strategis:
Penguatan Syariat Islam
Pemerintah Aceh menerbitkan Instruksi Gubernur (Inggub) No. 1 Tahun 2025 yang mengatur pelaksanaan shalat berjamaah bagi ASN dan kegiatan mengaji di sekolah.
Pertanian dan Ketahanan Pangan
Capaian di sektor pangan antara lain bantuan ongkos angkut untuk 27 ton cabai merah dan 16 ton bawang merah, serta peluncuran Gerakan Pangan Merah.
Gubernur juga ikut serta dalam panen padi serentak bersama Presiden dan meresmikan pusat pengembangan kakao.
Pelayanan Kesehatan
Inovasi di bidang kesehatan meliputi peluncuran aplikasi SIRANAP 3.0 untuk memantau ketersediaan tempat tidur rumah sakit, pembukaan layanan baru di RSIA, serta peresmian Instalasi Rehabilitasi Terpadu RSJ di Kuta Malaka, Aceh Besar.
Perbankan dan BUMD
Gubernur Aceh menerima TOP Pembina BUMD Award 2025, sementara BPR Mustaqim meraih predikat Bintang 5 dan Dirutnya dianugerahi gelar TOP CEO.
Transportasi dan Digitalisasi
Pemerintah menyediakan program mudik gratis bagi 7.919 pemudik, meluncurkan aplikasi Trankutaraja, Portalsatu Data Aceh, serta inovasi layanan Kasamsatan Aceh.
Perumahan Rakyat
Aceh meraih penghargaan nasional atas kontribusinya dalam program pembangunan 3 juta rumah. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 3.000 rumah layak huni pada tahun 2025.
Pendidikan
Langkah penting dalam dunia pendidikan meliputi peluncuran Database Guru Unggul Aceh, Sekolah Unggul Aceh, serta revisi Pergub terkait beasiswa bagi fakir miskin dan yatim berprestasi.
Isu Strategis UUPA
Pemerintah menyusun draf revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai bagian dari upaya menjaga warisan damai.
Pertambangan Rakyat
Surat usulan untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) telah disampaikan sebagai bagian dari Rencana Aksi PGC.
Akuntabilitas Keuangan
Pemerintah Aceh kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Azhari, M.Si, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap berbagai program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat di bawah kepemimpinan Mualem-Dek Fadh.
“Alhamdulillah, kami telah menyelesaikan program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Hingga kini, telah terbentuk 6.480 Kopdes dari total 6.497 desa di Aceh.
Saat ini, kami fokus pada proses notarisasi dan pembentukan badan hukum.
Target kami, seluruh Kopdes sudah terbentuk secara kelembagaan pada 30 Juni 2025,” ujar Azhari, Minggu (1/6/2025).
Ia menambahkan, rencananya peluncuran nasional program Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan oleh Presiden Prabowo pada 12 Juli 2025.
Program ini, yang digagas langsung oleh Presiden dan didukung penuh oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, diyakini akan menjadi fondasi penting dalam membangkitkan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
