TAKENGON, Bidikindonesia.com Yayasan Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon menganulir atau membatalkan penonaktifan sebanyak 26 dosen dan empat staf yang bertugas di kampus kebanggaan masyarakat Gayo itu.
Menurut keterangan Ketua Pembina Yayasan, Mustafa Ali, ia menandatangani surat tersebut berdasarkan hasil musyawarah mufakat dari tim penyegaran anggaran UGP, mengingat rasio antara mahasiswa dan dosen tak sebanding.
“Alasan utamanya adalah penyegaran anggaran, rasio antara dosen dan mahasiswa tidak imbang, maka tim penyegaran itu dibentuk,” kata Mustafa Ali, Rabu 11 Oktober 2023.
Pun demikian, ia siap menganulir surat keputusan yang telah diterbitkan, sehingga kampus tersebut kembali berjalan normal. “Kami siap mencabut surat itu, mungkin, waktu itu ada missdata yang diterima,” kata Mustafa Ali.
Terpisah, Wakil Ketua Tim Penyehatan Anggaran dan SDM, Patriandi Nuswantoro, mengaku utang UGP Takengon setiap buLan dan periode terus bertambah. Sehingga restrukturisasi dan rasionalisasi diperlukan untuk mengantisipasi gendutnya utang di tubuh UGP.
Alasan lain, kata dia, bagian dari penyegaran sekaligus penyehatan anggaran di kampus berlambangkan Gajah Putih itu.
Patriandi mengatakan pihaknya mulai memantau kinerja staf non akademik, tenaga kependidikan UGP Takengon, pasca-pertemuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) beberapa waktu lalu. Alasan yang sama menjadi kendala, yaitu keterlambatan pembayaran gaji dosen dan staf.
“Oleh karena itu, di Bulan September lalu kami dipanggil dan diamanahkan oleh yayasan membentuk tim penyegaran anggaran ini,” katanya.
Menurut dia, tim yang dibentuk itu dalam perjalannya memang pahit, harus memangkas puluhan nama yang terhitung sudah lama mengabdi di UGP Takengon. Bahkan pemangkasan dosen itu terdapat 10 nama sedang mengikuti sertifikasi dosen.
“Penyehatan anggaran memang pahit, satu sisi lagi UGP sudah tidak mampu membayar keseluruhan gaji dosen,” sebutnya.
Polemik pembayaran gaji dosen itu membuat langkah UGP Takengon semakin “sempit”. Seakan, setiap bulan terus berjalan daftar gaji yang harus tunda bayar.
“Atas dasar itu dilakukan restrukturisasi sementara, sehingga beban UGP sedikit ringan dengan kondisi keuangan saat ini,” katanya.
Menurut Patriandi, nama-nama yang sudah diserahkan ke pihak Yayasan UGP Takengon bukanlah menjadi sebuah keputusan untuk diberhentikan, melainkan sebagai bahan perimbangan pihak yayasan.
“Lalu yayasan mengambil keputusan, mungkin ini dianggap sudah menjadi keputusan tim,” tambahnya.
Ia sendiri tak tega melakukan upaya non aktif terhadap puluhan dosen itu. Ia mengakui batinnya menjerit atas tindakan pahit ketika menyampaikan nama itu ke pihak Yayasan UGP.
Patriandi mengungkapkan pihak dosen UGP Takengon sepakat dilakukan restrukturisasi, dengan maksud me non-aktifkan tenaga pendidik yang baru masuk ke tubuh UGP.
“Bukan yang lama diberhentikan, namun yang baru ini yang dimaksud di DPRK watu itu,” kata Ketua Forum Dosen, Syahidin.
Syahidin menyebutkan mereka juga mempertanyakan dasar hukum diberhentikan, sementara puluhan dosen itu, namun divisi keuangan itu pun terdiam.
“Apa ada kriteria penonaktifan kami, apakah ada peraturan rektor lalu dibentuk tim, jangan karena atas dasar suka dan tidak suka, senang tidak senang semena-mena kami dipecat,” kata Syahidin.
Seharusnya, kata dia, pengambilan keputusan itu tidak gegabah melainkan terlebih dahulu dibicarakan dengan ketua forum dosen UGP Takengon.
“Seharusnya dipanggil dulu atau diberi surat peringatan. Ini tidak manusiawi, tiba tiba diberhentikan,” ungkap Syahidin.[KBA]
