Banda Aceh | BidikIndonesia – Yayasan Bantuan Hukum Anak (YBHA) Peutuah Mandiri melaporkan bahwa sejumlah daerah di Provinsi Aceh masih belum memenuhi standar sebagai wilayah layak anak. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak di beberapa kabupaten/kota.
Direktur YBHA, Rudy Bastian, menyatakan bahwa status wilayah layak anak dinilai berdasarkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kajian ini mengungkap tujuh daerah yang masuk dalam kategori tidak layak anak.
Tujuh kabupaten/kota tersebut meliputi Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Gayo Lues, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam. Penilaian tersebut berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
“Kebijakan ini bertujuan agar setiap pemerintah daerah berkomitmen melindungi, memenuhi, dan memajukan hak anak. Namun, hingga saat ini, tujuh daerah tersebut belum mampu memenuhi standar yang ditetapkan,” ungkap Rudy, Jumat (13/12/2024).
Selain tujuh daerah yang belum layak anak, Rudy menyebutkan ada sejumlah kabupaten/kota yang telah mencapai standar KLA. Sepuluh daerah meraih predikat Pratama, seperti Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Bireuen, Pidie, Simeulue, dan Langsa.
“Lima daerah lainnya meraih predikat Madya, yakni Aceh Besar, Aceh Tengah, Nagan Raya, Lhokseumawe, dan Sabang. Sementara Kota Banda Aceh menjadi satu-satunya daerah yang berhasil mencapai predikat Nindya,” tambah Rudy.
Predikat Nindya menunjukkan langkah yang lebih maju dalam menciptakan wilayah layak anak di Kota Banda Aceh. Rudy menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di wilayah yang masih tertinggal.
“Diperlukan komitmen yang lebih serius dari pemerintah daerah untuk mewujudkan kota layak anak. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat dan berbagai pihak terkait,” tutup Rudy.[RRI]
