BANDA ACEH, Bidikindonesia.com Oleh: Achmad Nur Hidayat, MPP. Kebijakan Publik, Sangat memprihatinkan kondisi saat ini di mana masyarakat dihadapkan pada krisis beras. Beras, sebagai makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia, bukan hanya sekedar komoditas, tetapi juga representasi dari stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Ketika pemerintah memutuskan untuk membagikan rice cooker sebagai bagian dari upaya optimalisasi penggunaan listrik dan promosi energi bersih, niat baik tersebut patut diapresiasi. Namun, dalam konteks saat ini, kebijakan tersebut tampak kurang sinkron dengan realitas yang dihadapi masyarakat.
PLN memang beberapa waktu lalu mengalami kelebihan pasokan listrik, tetapi apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk fokus pada isu tersebut?.
Saat ini krisis beras, pasokan sedikit dan harga melambung tinggi. Krisis beras yang melanda menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan diambil dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Sebagai negara agraris, Indonesia seharusnya mampu memastikan ketersediaan beras bagi seluruh rakyatnya.
Kenaikan harga beras dan kelangkaan stok menunjukkan adanya kegagalan dalam manajemen pasokan dan distribusi.
Dalam mengambil kebijakan, pemerintah harus selalu mempertimbangkan dampak langsungnya terhadap rakyat. Apa yang tampak sebagai solusi inovatif dalam satu aspek, bisa jadi tidak relevan atau bahkan kontraproduktif dalam konteks lain.
Sebagai ekonom, saya percaya bahwa kebijakan yang efektif adalah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pada angka-angka statistik atau tren global.
Dalam situasi saat ini, yang paling mendesak adalah memastikan ketersediaan beras dan stabilitas harga bagi masyarakat. Program rice cooker, meskipun memiliki tujuan mulia, sebaiknya ditinjau kembali dan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan rakyat saat ini.
Kebijakan publik harus selalu berpihak pada rakyat dan mengedepankan kepentingan mereka di atas segalanya.[Pelitaaceh]
