Aceh Tamiang,Bidikindonesia.com
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Dalam rangka menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) menggelar acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pada Kamis (26/01/23).
Kegiatan yang berpusat di Aula Bappeda, resmi dibuka oleh Pj. Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman, SH, MH dan diikuti oleh Para Asisten, Staf Ahli, Para Kepala OPD, para Camat, para Lembaga Mitra, Organisasi masyarakat, Organisasi Masyarakat serta tamu undangan lainnya.
Dalam arahannya, Pj. Bupati Meurah menyampaikan tiga hal penting yang menjadi acuan untuk pelaksanaan Rancangan Awal Rencana Kerja Daerah yaitu percepatan penurunan kemiskinan dan stunting serta peningkatan kualitas pembangunan manusia. Diterangkannya, percepatan penurunan kemiskinan bisa dilakukan dengan memfokuskan peningkatan ekonomi masyarakat dengan memberdayakan UMKM untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.
“Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat, diperlukan campurtangan Pemerintah dalam hal ini OPD terkait, untuk mendukung bangkitnya UMKM di masyarakat Aceh Tamiang”, sebut Bupati Meurah.
Pj. Bupati Meurah juga meminta agar para Kepala OPD lebih aktif untuk menjemput bola terkait program-program pemerintah pusat yang bisa diimplementasikan ke daerah.
“Karena dibutuhkan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyelaraskan program-program ada”, ungkapnya.
Sementara itu, untuk penekanan penuruna stunting. Disebutkan, hal ini bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukan suatu hal yang tidak mungkin.
“Kita bisa melihat Kabupaten Sumedang yang telah berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Dalam pengamatan saya, dan hasil diskusi dengan beberapa prasktisi kesehatan, stunting terjadi bukan hanya karena faktor kekurangan gizi dan kemiskinan. Akan tetapi bisa juga disebakan oleh pernikahan diusia dini dibawah 20 tahun”, tuturnya.
Meruah meminta kepada OPD terkait bisa bekerja sama dengan Kemenag Aceh Tamiang yang menangani urusan pernikahan untuk merekomendasikan agar tidak terjadi lagi pernikahan direntang usia dibawah dua puluh tahun.
“Kita bisa lakukan edukasi, sosialisasi dan konsultasi. Ini hal penting bagi masyarakat agar mereka mengerti dan paham dampak dan resiko dari pernikahan dini”, katanya.
Selain membahas stunting, Meurah juga membahas peningkatan kualitas pembangunan manusia. Menurutnya ini merupakan suatu hal yang penting, dan menjadi perhatian kita bersama.
Jika kualitas sumber daya manusianya rendah, maka akan sulit bagi kita untuk mewujudkan peningkatan ekonomi pada masyarakat terlebih lagi saat ini, perkembangan teknologi begitu pesatnya sehingga diperlukan SDM yang unggul bagi masyarakat untuk bisa bersaing dengan daerah dan negara lain”,imbuhnya lagi.
Sebelumnya Kepala BAPPEDA, Ir. Muhammad Zein dalam laporannya mengungkapkan bahwa kegiatan yang terselenggara hari ini guna menyusun Dokumen Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045.
Ini merupakan rangkaian yang wajib dilakukan BAPPEDA seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk Kabupaten Aceh Tamiang”, ungkap Zein.
Zein memohon kepada para pemangku kepentingan publik untuk memberikan data dan saran yang diperlukan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD tahun 2024 serta menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program pembangunan daerah, indikator kinerja yang disertai pagu indikatif. ( Poris )
