Senin, 6 Februari 2023 – 10:20 WIB
VIVA Politik – Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa atau kades dinilai sebagai bentuk kolusi politisi. Wacana itu diduga didorong partai politik untuk menjarah suara melalui kades.
Demikian disampaikan Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini dalam diskusi publik ‘Dinamika Politik Menuju 2024: Apa Kata Big Data’.
Didik menjelaskan hasil data yang dikelola perusahaan riset Continuum Big Data Center. Menurut dia, perpanjangan masa jabatan kades masuk lima masalah politik krusial dalam perbincangan publik.
Dia bilang, empat masalah lainnya adalah tunda pemilu, kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU), politik dinasti, dan kemunduran demokrasi.
Ia mengatakan dari riset, diketahui wacana masa jabatan kades mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat sebesar 95,7 persen.
Pun, dia mencontohkan inti dari demokrasi adalah pembatasan kekuasaan. Maka itu, setiap jabatan publik dibatasi dua periode untuk Presiden sebagai contoh.
Halaman Selanjutnya
“Wacana perpanjangan masa jabatan kades adalah bentuk kolusi politisi untuk menjarah suara melalui kades. Tetapi, mengkhianati demokrasi,” kata Didik, dalam keterangannya yang dikutip pada Senin, 6 Februari 2023.
source
