BANDA ACEH, BidikIndonesia.com Panwaslih Kota Banda Aceh melakukan pertemuan dengan puluhan wartawan, di Hotel A Yani Banda Aceh, Selasa 13 Februari 2024 atau sehari menjelang hari pencoblosan.
Dalam kesempatan itu, Komisioner Panwaslih Banda Aceh memaparkan sejumlah hasil pengawasan yang dilakukan selama ini. Hadir dalam pertemuan itu para Komisioner Panwaslih Banda Aceh yaitu Ely Safrida, Ambia Dianda dan Zahrul Fadhi.
Ketua Panwaslih Banda Aceh Ely Safrida, memaparkan selama ini Panwaslih Kota Banda Aceh telah mengawasi 394 kampanye Pemilu dengan rincian kampanye tatap muka sebanyak 375 kali, kampanye rapat umum 7 kali, dan kampanye pertemuan terbatas 1 kali. Pihaknya juga mengawasi kampanye dengan kategori kegiatan lainnya sebanyak 9 kali.
“Sebanyak 5 kali Penertiban APK yang melanggar dan tidak sesuai ketentuan telah dilakukan dengan jumlah APK yang ditertibkan berjumlah kurang lebih seribu lembar,” kata Ely Safrida, didampingi Ambia dan Zahrul.
Ely mengatakan, Panwaslih juga menerima laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu terkait dengan pemberian sesuatu dalam bentuk barang kepada peserta kampanye oleh peserta Pemilu. Namun laporan tersebut dihentikan karena tidak terpenuhi unsur.
Pihaknya juga menerima laporan pelanggaran Pemilu yang diduga melibatkan perangkat gampong. Kasus tersebut bergulir hingga ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), namun juga dihentikan karena dianggap tidak memenuhi unsur.
“Selanjutnya Panwaslih Kota Banda Aceh memberikan rekomendasi kepada Pj Wali Kota Banda Aceh dikarenakan hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya,” ujar Ely.
Selian itu, Panwaslih Banda Aceh berhasil melakukan pemetaan TPS yang dianggap rawan menjelang pemungutan suara 14 Februari besok. Ada 11 indikator TPS rawan yang menurut Panwaslih perlu diantisipasi.
Ely menjelaskan, variabel dan indikator TPS rawan antara lain tentang penggunaan hak pilih, keamanan, riwayat logistik, dan lokasi TPS. Pemetaan dilakukan selama 6 hari pada 3-8 Februari 2024 diambil dari 90 gampong di Kota Banda Aceh dari keseluruhan 618 TPS.
Pemetaan TPS rawan ini nantinya menjadi bahan bagi penyelenggara Pemilu, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau, media dan seluruh masyarakat untuk memitigasi agar pemungutan suara berjalan lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilu secara demokratis.
Terhadap kerawanan tersebut, Panwaslih Kota Banda Aceh melakukan sejumlah upaya pencegahan. Antara lain dengan melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait.
Kemudian, pihaknya juga melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, dan kolaborasi dengan pemantau Pemilu dan pengawas partisipatif. “Kita juga menyediakan posko pengaduan masyarakat dan layanan call center yang bisa diakses oleh masyarakat,” kata Ely.
“Selain itu, Panwaslih Kota Banda Aceh terus meningkatkan kapasitas jajaran pengawas Pemilu dalam persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dengan melakukan bimbingan teknis secara berjenjang kepada Panwaslu Kecamatan dan PKD serta PTPS untuk melakukan pelaporan hasil pengawasan melalui sistem yang ada dan terus membangun koordinasi yang kuat dengan para stakeholder,” pungkasnya.
Kegiatan yang berlangsung sekitar dua jam itu juga diisi dengan sesi tanya jawab antara wartawan dengan komisioner Panwaslih Banda Aceh. Ada beberapa pertanyaan dari wartawan yang mempertanyakan tentang APK yang belum diturunkan di masa tenang, dan soal politik uang.[Mitaberita]
