Selasa, 31 Januari 2023 – 17:09 WIB
VIVA Politik – Komisi VII DPR RI merekomendasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigatif dengan tujuan tertentu meengenai penggunaan anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022.
Hal itu disampaikan Komisi VII DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua BRIN Laksana Tri Handoko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 30 Januari 2023.
Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin menyebutkan selama 2 tahun terakhir pasca terbentuknya BRIN, banyak sekali permasalahan.
Menurut politikus Golkar ini, permasalahan itu bukan hanya di internal BRIN melainkan juga hubungan antar sesama periset. Mukhtarudin juga menduga banyak tindakan-tindakan yang tidak profesional dilakukan oleh BRIN.
“Kami Komisi VII DPR juga mendesak pemerintah untuk segera menggantikan Kepala BRIN, mengingat berbagai persoalan yang ada di lembaga tersebut tidak kunjung selesai,” kata Mukhtarudin.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko
Senada juga dikatakan Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurahman yang menginginkan agar BPK RI segera mengaudit investasi dan audit forensik terhadap penggunaan anggaran BRIN.
Halaman Selanjutnya
Untuk anggaran 2022, kata Maman, alokasi untuk beberapa program masyarakat dan di luar program BRIN senilai Rp 800 miliar.
source
