PARMENTARIA
Document poto,Ketua DPRK Suprianto,ST,Wakil Ketua 1 Padlon,SH dan Wakil Ketua 2 M.Nur Serta Ketua Komisi 1 Pansus Proyek Pembangunan Drainase Kota Lantang.
Aceh Tamiang,BidikIndonesia.cim
Proyek Pembangunan Drainase pekerjaan di Kota Kualasimpang yang Menelan Biaya Rp 1908 Miliar Masyarakat pedagang Melaporkan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK )Aceh Tamiang pada hari Kamis Tanggal ( 24/11/2022) diRuang Kerja Wakil Ketua Padlon,SH dan di terima Bersama Ketua DPRK Suprianto,ST dan Wakil Ketua M.Nur berserta Ketua Komisi 1 Miswanto.
Masyarakat Pedagang Dalam Laporan Terkait Pelaksanan Pembangunan Drainase Kota Lantang Sangat Lampat juga Mengangu Aktifitas Perdangangan Serta Menimbulkan Kemancetan Arus Lalulintas,”Ungkap Wakil Ketua 1 DPRK Padlon ,SH Dari Partai PA.
Selanjutnya Ketua DPRK Suprianto, ST Bersama Wakil Ketua 1 Padlon,SH dan Wakil Ketua 2 .M.Nur Bersama Ketua Komisi 1 Miswanto berserta Anggota Lain Turun Kelapangan Pada Hari Ju’mat (25/11/2022) Meninjao Langsung Melihat Pekerjaan Pembangunan Proyek Drainase Tangkapan Laporan Keluhan Masyarakat Pedagang.
Menurut Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Padlon,SH,selama Pekerjaan Proyek Pembangunan dekat Proyek Rata rata banyak Pedagang sangat Mengeluh cara pekerjaan sangat Lambat sehingga galian yang sudah dikeruk lama dikerjakan dan Kemudian menimbulkan tebu dan becek karena kerukan dibiarkan lama,”Ungkap Fadlon,SH
Kemudian Wakil 1 Padlon,SH Melanjutkan dengan kondisi cara kerja pelaksana juga yang kurang jeli dalam teknis kerja mengakibatkan terjadinya kemacetan kendaraan karena badan jalan yang sempit ditambahkan adanya galian.”adanya pengerukan galian sebelah kanan dan kiri lama dikerjakan mengakibatkan jalan semakin sempit sementara kendaraan yang melintas terbilang padat, akhirnya kemacetan sering terjadi.
Wakil Ketua 1 Padlon,SH meminta Kepada Rekanan untuk Dapat Menyelesaikan Pekerjaan Dengan Secepatnya Supaya tidak Ada’ Kemancetan Lalulintas ,”Katanya
Selanjutnya Wakil Ketua DPRK, Muhammad Nur, menegaskan bahwa pekerjaan pembangunan Dranase tersebut sebenarnya bukan kebutuhan masyarakat dan tidak Emergenci melainkan seharusnya pelebaran badan jalan supaya jangan jadi Macet.”saya atas nama masyarakat setempat, tidak menginginkan pembangunan draenase. Sebab permasalahan utamanya adalah pelebaran badan jalan. Sementara parit yang sudah ada untuk apa dibangun lagi,”cetus Muhammad Nur.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR, Wan Zulham, mengaku optimis pekerjaan pembangunan dranase akan selesai tepat waktu.”Kita pastikan selesai dikerjakan sebelum mati kontrak. Progress pekerjaan saat ini sudah mencapai 70 persen lebih,”ungkap Wan Zulham. ( Poris )
