ACEH TIMUR | bidikindonesia.com, Koordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI), Ronny H., melontarkan kritik tajam kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur. Ia menilai para legislator tersebut cenderung pasif dan tak menunjukkan kinerja nyata sejak dilantik, meskipun daerah mereka tengah menghadapi berbagai persoalan serius.
“Sudah setahun dilantik, tapi tidak jelas apa saja kerja mereka. Padahal mereka digaji dari uang rakyat, tapi seolah tidak punya tanggung jawab moral terhadap nasib masyarakat. Seakan-akan tidak ada dewan di Aceh Timur,” ujar Ronny, Rabu, 30 April 2025.
Menurutnya, DPRK Aceh Timur terlihat kalah aktif dibandingkan Bupati dan Wakil Bupati yang terus bergerak melakukan inspeksi dan berbagai upaya pemulihan kondisi daerah yang disebutnya sedang dalam kondisi “bangkrut”.
“Aneh, saat kepala daerah pontang-panting memperbaiki keadaan, para anggota dewan justru diam saja. Bahkan, mereka diduga diam-diam melakukan bimbingan teknis (bimtek) ke Medan, yang hanya menghamburkan uang negara. Di mana moral mereka?” lanjutnya.
Ronny juga menyoroti sikap bungkam DPRK terhadap berbagai persoalan krusial lainnya, seperti carut-marut kepegawaian, kemerosotan ekonomi daerah, dan ketidakjelasan kontribusi perusahaan gas PT Medco yang mengelola kekayaan alam Aceh Timur.
“Kalau tidak mengerti hal-hal lain, setidaknya mereka bisa bersuara soal PT Medco. Sampai sekarang tidak jelas apa yang dikerjakan perusahaan itu, dan dewan pun diam saja. Ini aneh, seperti tak ada wakil rakyat di sini,” tegasnya.
Ia mendorong pimpinan partai politik untuk segera mengevaluasi, bahkan mengganti (recall/PAW) anggota dewan yang dinilai tidak bekerja dan tidak memberikan manfaat bagi rakyat.
“Kalau dewan terus diam, yang dirugikan adalah masyarakat. Mereka dipilih untuk menyuarakan aspirasi rakyat, bukan menjadi beban daerah. Jika tidak bisa bekerja, lebih baik diganti saja,” katanya.
Menutup keterangannya, Ronny mengajak seluruh elemen masyarakat, media, dan LSM untuk terus mengawasi dan mengkritisi sikap diam para legislator Aceh Timur.
“Kita harus terus menyoroti mereka, agar tidak menjadi benalu bagi negeri ini. Kehadiran wakil rakyat seharusnya membawa manfaat, bukan justru menyengsarakan rakyat,” pungkas alumni Universitas Ekasakti itu.
