Banda Aceh|BidikIndonesia.com — Provinsi Aceh mengalami deflasi sebesar -0,15% secara bulanan (month-to-month/m-to-m) pada Januari 2026 seiring normalisasi harga sejumlah komoditas pangan setelah tekanan inflasi tinggi pada akhir tahun lalu.
Deflasi tersebut dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh berdasarkan pemantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) di lima kabupaten/kota.
Kondisi ini terjadi di tengah inflasi tahunan Aceh yang masih tercatat cukup tinggi. “Pada Januari 2026, BPS Provinsi Aceh mencatat bahwa Provinsi Aceh mengalami deflasi month-to-month sebesar -0,15%, dibandingkan dengan bulan Desember 2025,” ujar Pelaksana Harian Kepala BPS Provinsi Aceh Tasdik Ilhamudin, Senin (02/02/2026).
BPS memantau perkembangan harga di lima daerah, yakni Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Aceh Tamiang, dan Aceh Tengah. Deflasi tersebut mencerminkan penurunan IHK dari 114,40 pada Desember 2025 menjadi 114,23 pada Januari 2026.
Secara tahunan (year on year/yoy), Provinsi Aceh justru masih mengalami inflasi sebesar 6,69%. Tasdik menjelaskan bahwa kondisi tersebut berarti harga barang dan jasa naik rata-rata 6,69% dibandingkan Januari tahun sebelumnya.
Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar terhadap deflasi bulanan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mengalami deflasi 2,01% dengan kontribusi terhadap deflasi sebesar 0,79 persen. Namun, secara tahunan kelompok ini justru mencatat inflasi tertinggi sebesar 6,42% dengan kontribusi 2,46%.
Komoditas utama yang dominan menyumbang deflasi m-to-m antara lain telur ayam ras, cabai merah, beras, bahan bakar rumah tangga, dan minyak goreng. Sementara itu, komoditas yang paling berpengaruh terhadap inflasi tahunan adalah tarif listrik, emas perhiasan, beras, nasi dengan lauk, dan sigaret kretek mesin (SKM).
Adapun komoditas yang paling berpengaruh terhadap deflasi tahunan di antaranya cabai merah, kentang, cabai hijau, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah pertama. Pada Januari 2026, seluruh wilayah perhitungan inflasi di Aceh mencatat inflasi secara tahunan.
Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 8,60%, sedangkan yang terendah terdapat di Meulaboh sebesar 5,55%. Sementara itu, secara bulanan hanya Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Lhokseumawe yang mengalami inflasi masing-masing 0,26% dan 0,86%.
Daerah lainnya mengalami deflasi, dengan Kota Banda Aceh mencatat deflasi terdalam sebesar -0,81%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Chusaini menilai deflasi bulanan tersebut mencerminkan pemulihan pasokan dan distribusi pascabencana hidrometeorologi yang sempat menekan harga komoditas pada Desember 2025.
“Hal tersebut merupakan sinyal positif, karena mencerminkan pemulihan pasokan dan kelancaran distribusi yang berkontribusi pada penurunan harga-harga komoditas secara bulanan seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras,” kata Agus. Meski demikian, Agus mengingatkan inflasi
tahunan Aceh masih perlu menjadi perhatian karena dipengaruhi low base effect, terutama tarif listrik yang pada periode sama tahun sebelumnya sempat mendapat diskon 50%. Selain itu, jalur distribusi yang belum sepenuhnya pulih akibat jembatan darurat berkapasitas terbatas serta kerusakan lahan pertanian, perkebunan, dan tambak akibat banjir turut mendorong inflasi tahunan.
Dalam mendukung pengendalian inflasi, Bank Indonesia Aceh bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh memperkuat koordinasi dan sinergi dengan TPID kabupaten/kota secara intensif, terutama pascabencana hidrometeorologi.
