Pemko Banda Aceh Defisit Rp39,8 M, Beli Mobil Dinas Rp5,45 M
Banda Aceh | BidikIndonesia – Pemko Banda Aceh mengalami defisit anggaran sebesar Rp 39,8 miliar pada akhir tahun 2024, Minggu (23/2/2024).
Menariknya, karena dalam kondisi keuangan yang sulit, pemko Banda Aceh defisit tetap mengalokasikan anggaran Rp 5,45 miliar untuk pengadaan empat unit kendaraan dinas, sebuah keputusan yang menuai kritik dari berbagai kalangan.
Anggaran tersebut mencakup pembelian kendaraan dinas dengan harga per unit mencapai Rp 3 miliar.
Menurut Koordinator Elemen Sipil, Verri Al-Buchari, Langkah ini dinilai tidak mencerminkan prioritas yang tepat, mengingat masih banyak kebutuhan mendesak masyarakat, seperti penyediaan air bersih dan peningkatan penerangan jalan guna menekan angka kriminalitas.
Kritik dari Berbagai Pihak
Verri menambahkan bahwa kebijakan ini dan menilai, pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi kenaikan harga kebutuhan pokok, lemahnya daya beli, dan keterbatasan lapangan kerja, kebijakan pengadaan mobil dinas dianggap kurang bijak.
“Dengan defisit sebesar ini, seharusnya pemerintah fokus pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan mengutamakan kenyamanan pejabat,” ujar Verri Al-Buchari.
Desakan Evaluasi Kebijakan
Koordinator Elemen Sipil, Verri Al-Buchari, mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengevaluasi ulang kebijakan ini.
Adapun Beberapa langkah yang disarankan meliputi:
- Meninjau kembali urgensi pengadaan kendaraan dinas guna memastikan efisiensi anggaran.
- Mengalokasikan dana ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti subsidi kebutuhan pokok, pengendalian inflasi, serta peningkatan layanan publik.
- Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Jika kebijakan ini tetap dijalankan tanpa pertimbangan lebih lanjut, dikhawatirkan akan semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah kota.[Pojokmerdeka]
Masyarakat berharap agar kebijakan yang diambil lebih berpihak kepada kesejahteraan warga dan tidak sekadar mempertahankan praktik birokrasi yang dinilai kurang responsif terhadap kondisi ekonomi saat ini.