Rabu, 21 Desember 2022 – 05:30 WIB
VIVA Politik – Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan lembaga yang dia pimpin tersebut pasti akan menjalankan setiap masukan dari Presiden Joko Widodo. Termasuk terkait kewaspadaan terhadap politik uang dalam Pemilu 2024 mendatang.
Selain itu, kata dia, Bawaslu juga akan mengawasi polarisasi dan politisasi yang bernuansa SARA. Dimana persoalan ini kerap terjadi, dan dinilai bisa berdampak pada kondisi dalam negeri.
“Ada concern politik uang, ada concern soal pengawasan media sosial, polarisasi, politisasi SARA dan lain-lain. Kami terima Pak Presiden tersebut, sehingga kami lebih sadar diri lagi ke depan,” kata Bagja di Jakarta pada Selasa, 20 Desember 2022.
Jelas dia, Bawaslu sebenarnya sudah kuat untuk mengatasi praktik politik uang seperti yang dilakukan pada Pemilu 2019 lalu. Memang, kata dia, praktik politik masih terjadi di lapangan seperti yang ditemukan Bawaslu dalam kontestasi lima tahunan tersebut.
“Kalau kajian putusan Bawaslu di pidana Pemilu 2019, itu sekitar 70 tentang politik uang dan 382 putusan pidana. Jadi jangan bilang tidak ada, praktiknya ada. Tapi apakah kemudian sampai kepada si pemberi uang yang utama, itu kan tidak. Biasanya di lapangan terjadi,” jelas dia.
Selain itu, Bagja juga mengungkap adanya fasilitas negara yang digunakan saat melakukan kampanye politik. Misalnya, fasilitas negara digunakan atau uang untuk membangun desa atau politik praktis.
“Temuan itu ada juga saat pilkada,” katanya.
source
