BANDA ACEH, Bidikindonesia.com Tahun depan, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menyiapkan anggaran pembelian lima mobil dinas mewah merek Toyota Hiace. Kelima mobil itu akan dihadiahkan kepada para kolega “penguasa” kota.
AMIRUDDIN dan Imran bukanlah dua sosok tenar. Keduanya baru dikenal publik setelah diberikan jabatan sebagai penjabat wali kota. Imran, yang “pulang kampung” dari Kementerian Dalam Negeri dijatahi jabatan sebagai Penjabat Wali Kota Lhokseumawe. Sementara Amiruddin, “mainnya” tidak jauh-jauh. Ia sebelumnya menjabat sekretaris daerah dan pelaksana Harian Wali Kota Banda Aceh.
Di awal menjabat, Imran mengusung misi terpuji. Ia ingin membersihkan Lhokseumawe dari sampah. Usut punya usut, saat Imran menjejakkan kakinya di Lhok, ia melihat kota masa remajanya itu begitu kotor oleh sampah. Sehingga, agar Imran tak “mual” bila saban hari beranjangsana ke kawasan Pusong dan Jomblang, misalnya, ia mesti bergegas menyapu sampah-sampah di Lhokseumawe.
Dari sini Imran mulai viral. Entah disukai atau tidak, kebijakannya membuat pegawai negeri dan honorer di Lhokseumawe mesti ikut bergotong-royong membersihkan sampah-sampah di bekas kota gas itu.
Imran menjabat sejak Juli 2023. Kinerjanya diklaim bagus. Usai masa jabatan setahun, Kementerian Dalam Negeri memperpanjang masa kerja Imran sebagai Pj Wali Kota Lhokseumawe hingga Juli 2024. Namun, di ujung masa jabatan, Imran berulah. Ia tidak memperpanjang kontrak 1.621 tenaga honorer sejak 30 November 2023. Para honorer yang setiap Jumat pagi diajak Imran membersihkan sampah, ternyata “di-COD” satu demi satu ke rumah masing-masing.
Alasan Imran–yang sering ia keluhkan, anggaran Lhokseumawe tahun 2023 defisit, makanya perlu efisiensi. Tapi, alasan ini klise belaka. Lihatlah. Tahun 2023, jumlah APBK Lhokseumawe Rp777,44 miliar. Tahun 2024, jumlahnya naik menjadi Rp789,44 miliar.
Tahun depan, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menyiapkan anggaran pembelian lima mobil dinas mewah merek Toyota Hiace. Kelima mobil itu akan dihadiahkan kepada para kolega “penguasa” kota. DPR Kota, Polres, Kejari, dan Kodim masing-masing kebagian satu unit mobil seharga Rp750 juta tersebut. Satu mobil lagi untuk Pemko sehingga totalnya Rp3,7 miliar.
Hanya untuk menyenangkan “kawan-kawannya” di ujung masa jabatan, Imran rela mengorbankan para honorer. Ironinya, DPR Kota mendukung aksi “wali kota Ferrari” tersebut. Padahal, mereka tahu ketika para honorer dirumahkan, banyak kegiatan pemerintahan yang bakal tidak tergarap akibat ketiadaan para “helper” itu.
Di ibu kota provinsi, aksi main pecat honorer juga dilakoni Amiruddin. Sebelum jabatannya berakhir Juli 2024, sang Pj wali kota terkaya di Aceh ini, memberhentikan 80 tenaga kontrak kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa. Alasannya juga sama klise: evaluasi.
Padahal, para tenaga kesehatan tersebut telah bekerja lebih dari lima tahun. Mereka berpengalaman mengurus rumah sakit sesuai bidangnya masing-masing. Keahlian yang mereka dapatkan juga berkat pelatihan yang dibiayai negara puluhan miliar rupiah.
Artinya, Amiruddin membuang potensi sumber daya manusia berkualitas sekaligus membuang uang negara. Tak terbayang ketika puluhan nakes dipecat, bagaimana nasib para pasien yang datang ke RSUD Meuraxa? Akan ada bagian-bagian tertentu yang tidak terlayani dengan baik. Belum lagi bicara penumpukan pasien.
Legislatif Kota Banda Aceh harusnya menegur Amiruddin sebelum kebijakannya itu berdampak pada mandeknya operasional RSUD Meuraxa. Jangan diam ketika publik membutuhkan pembelaan karena itulah sesungguhnya tugas DPR. Bukan malah senyam-senyum ketika diberikan mobil baru. Ketika eksekutifnya tengil, legislatif jangan ikut-ikutan menyebalkan. Begitu juga sebaliknya!.[KBA]
