Minggu, 27 November 2022 – 04:15 WIB
VIVA Politik – Partai Garuda menyoroti fenomena jelang Pemilu yang biasa dilakukan untuk kepentingan mendapatkan suara. Salah satunya cara dengan politisasi upah yang seolah-olah pro rakyat.
Wakil Ketua DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyebut strategi itu bisa dilakukan kepala daerah atau pejabat. Namun, ia khawatir cara itu yang justru menjerumuskan rakyat.
“Lalu para kepala daerah, pejabat dan lainnya membuat keputusan yang seolah-olah pro rakyat. Tapi, sebenarnya malah menjerumuskan rakyat dan perekonomian negara,” kata Teddy, dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu, 27 November 2022.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi.
Dia menjelaskan prosentase kenaikan upah harus melihat juga dunia usaha yang masih berjuang dan belum normal. Hal ini imbas pandemi Covid-19 yang menghantam dunia global.
Pun, kondisi saat ini banyak pekerja yang banyak terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), “Di tengah ancaman resesi, tentu malah bisa menambah beban berat bagi perekonomian,” jelas Teddy.
Teddy bilang kondisi itu jangan sampai membuat pengusaha makin terhimpit sehingga PHK bertambah. “Sehingga yang ter PHK sebelumnya saat Covid, malah makin sulit mendapatkan pekerjaan,” tuturnya.
source
