BANDA ACEH, BidikIndonesia.com Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh mencatat kinerja Sektor Jasa Keuangan (SJK) di Aceh sampai penutupan tahun 2023 tumbuh stabil didukung oleh fungsi intermediasi optimal, likuiditas yang memadai dan tingkat risiko yang terjaga.
Hal tersebut juga sejalan dengan tingkat pengaduan konsumen yang rendah di sepanjang tahun 2023. Kinerja SJK di Aceh juga mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh pada Q4-2023 yang mencapai 4,23 persen (yoy), meningkat dari periode Q3-2023 sebesar 3,76 persen (yoy).
Kepala OJK Provinsi Aceh, Yusri, Kamis 29 Februari 2024, mengatakan kinerja positif sektor jasa keuangan dilandasi kepercayaan masyarakat atas pelindungan konsumen yang dijalankan secara bertanggung jawab dan konsisten oleh OJK melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yang dapat diakses setiap saat melalui laman kontak157.ojk.go.id.
Kata dia, perekonomian Aceh tahun 2024 diproyeksikan akan lebih bergeliat dengan adanya berbagai event besar yang akan diselenggarakan, antara lain Pemilu dan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21, serta berbagai event besar dan festival lainnya.
Yusri mengungkapkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), maka kewenangan OJK semakin diperkuat, antara lain memberantas aktivitas keuangan ilegal melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) serta pelaksanaan pengawasan market conduct yang secara aktif akan dilakukan OJK Aceh di 2024.
Terdapat 13 BUS/UUS yang melakukan operasional di Provinsi Aceh, 14 BPR/S, 17 perusahaan pembiayaan, 27 perusahaan asuransi, 1 perusahaan pergadaian, 2 BPJS, 2 LKMS, 1 Perusahaan dana pensiun, 1 perusahaan modal ventura, 2 perusahaan penjaminan, dan 1 PNM serta 6 perusahaan sekuritas.
“Dalam perkembangan sektor perbankan kinerja intermediasi Bank Umum (BU) di Aceh terus tumbuh, dimana pada Desember 2023 pembiayaan tumbuh 12,66 persen yoy menjadi Rp38,57 triliun dan tumbuh 1,05 persen dari November 2023 sebesar Rp38,17 triliun,” jelas Yusri.
Ia menjelaskan Financing to Deposit Ratio (FDR) BU di Aceh pada Desember 2023 tercatat 91,99 persen atau lebih tinggi dari FDR BU nasional sebesar 83,83 persen yang diikuti dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 5,78 persen yoy dari Rp39,64 triliun menjadi Rp41,93 triliun.
Selanjutnya, rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) BU di Aceh sebesar 1,57 persen atau lebih baik dari rasio NPF BU nasional sebesar 2,19 persen. Rasio risiko atas kredit (Loan at Risk/LaR) BU di Aceh sebesar 5,40 persen, turun dari Desember 2022 sebesar 6,40 persen.
Kata Yusri, pembiayaan kepada sektor modal kerja dan konsumtif Desember 2023 menurun dari Desember 2022, namun terdapat peningkatan porsi pembiayaan investasi, dimana porsi pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan untuk modal kerja Desember 2023 sebesar 17,65 persen (Desember 2022: 19,88 persen) dan porsi pembiayaan konsumtif sebesar 67,74 persen (Desember 2022: 69,52 persen), serta porsi pembiayaan investasi naik menjadi 14,61 persen (Desember 2022: 10,60 persen).
“Terhadap pembiayaan berdasarkan lokasi Bank Umum, porsi pembiayaan kepada UMKM meningkat menjadi 28,21 persen (Desember 2022: 26,14 persen), sementara pembiayaan terhadap non-UMKM turun menjadi 71,79 persen (Desember 2022: 73,86 persen). Hal ini memperlihatkan sektor ekonomi produktif dan UMKM yang semakin menggeliat di Provinsi Aceh,” ujar yusri.
Ia melanjutkan, meskipun penyaluran pembiayaan pada sektor pemilikan peralatan rumah tangga lainnya (termasuk multiguna) masih mendominasi sebesar 57,89 persen atau tumbuh 7,72 persen yoy, namun porsi tersebut menurun dari Desember 2022 sebesar 60,55 persen.
Selanjutnya, pembiayaan di sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh 10,45 persen dengan porsi 14,49 persen, diikuti dengan pembiayaan sektor kepemilikan rumah tinggal yang tumbuh sebesar 5,45 persen yoy dengan porsi sebesar 7,41 persen (Desember 2022: 7,92 persen).
Kepala OJK Aceh mengatakan pertumbuhan signifikan terjadi pada sektor pertanian perburuan dan kehutanan sebesar 47,69 persen yoy dengan porsi 6,02 persen (Desember 2022: 4,59 persen), diikuti dengan sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 30,4 persen dengan porsi sebesar 3,37 persen (Desember 2022: 2,92 persen), serta untuk pemilikan kendaraan bermotor yang tumbuh sebesar 225,70 persen yoy dengan porsi sebesar 2,13 persen (Desember 2022: 0,74 persen).
Pembiayaan berdasarkan lokasi proyek per Desember 2023 tercatat sebesar Rp49,90 triliun, sehingga terdapat selisih pembiayaan antara lokasi bank terhadap lokasi proyek sebesar Rp11,33 triliun yang sebagian besar tersebar pada sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, pertanian perburuan dan kehutanan, real estate usaha persewaan dan jasa perusahaan serta pemilikan kendaraan bermotor.
Namun demikian, selisih tersebut turun sebesar 24,77 persen dibandingkan Desember 2022 sebesar Rp15,06 triliun dengan total pembiayaan berdasarkan lokasi proyek sebesar Rp49,29 triliun.
Rentabilitas BU Desember 2023 terjaga positif tercermin dari rasio ROA sebesar 2,78 persen dari Desember 2022 sebesar 2,45 persen dengan kondisi likuiditas yang kuat tercermin dari rasio Current Account to Saving Account yang tinggi sebesar 73,20 persen turut (Desember 2023: 76,35 persen) mempengaruhi efisiensi pada BU di Aceh.
Hal itu untuk memperkuat penerapan tata kelola dan pengaturan produk digital pada Bank Umum, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta POJK Nomor 21 tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum, dimana diatur terkait two factor authentication untuk verifikasi transaksi keuangan dan mewajibkan bank memberikan edukasi kepada nasabah untuk menerapkan faktor autentikasi yang memadai.
“Penyempurnaan POJK Layanan Digital ini telah mengacu dan diselaraskan pada berbagai perubahan ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh bank secara cepat, aman, dan efisien, mendorong bank untuk meningkatkan layanan berbasis digital kepada nasabah,” tutupnya.[KBA]
