Jakarta –
Partai NasDem mengambil sikap berbeda dengan parpol pendukung pemerintah Presiden Jokowi karena memilih abstain saat Revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) diputuskan masuk prolegnas 2023. Sikap NasDem ini dinilai kode keras hendak pisah jalan dengan pemerintahan saat ini.
“Jelas ini kode keras NasDem mempersiapkan diri pisah jalan dengan pemerintah andai tak dibutuhkan lagi di koalisi Jokowi,” kata Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat dihubungi, Jumat (25/11/2022).
Adi Prayitno menilai ada hubungan yang tidak baik antara pemerintah dan NasDem sejak partai besutan Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). Dia membeberkan beberapa kerenggangan tersebut seperti sindiran NasDem mundur dari koalisi hingga Jokowi yang tak datang ke HUT NasDem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sejak mengusung Anies, NasDem selalu disindir untuk mengundurkan diri, biru lepas dari pemerintah, dan seterusnya. Saat NasDem ultah pun, tak ada ucapan selamat dari Jokowi. Sementara Jokowi bela-belain hadir ke ultah Golkar dan Perindo. Ini penegas hubungan dengan pemerintah tak baik-baik saja,” ujar Adi.
Lebih lanjut, Adi Prayitno melihat sikap abstain NasDem merupakan yang pertama kalinya terjadi. Biasanya, kata dia, NasDem selalu yang terdepan mendukung apapun keputusan pemerintah, sekalipun kontroversial.
“Waktu pengsahan UU IKN, NasDem langsung setuju, tapi kali ini NasDem terlihat dilematis. Wajar kalau kemudian muncul spekulasi liar bahwa NasDem ancang-ancang pisah jalan, yang jelas, abstain NasDem semacam prakondisi siap pisah jalan dengan pemerintah,” ujar dia.
Selain itu, Adi Prayitno menyebut sikap NasDem ini juga hendak menunjukkan partai tersebut betul-betul membawa perubahan. Namun, menurutnya, itu masih dilakukan setengah hati.
“Makin menebalkan tagline perubahan. Tapi perubahan setengah hati karena NasDem masih di koalisi pemerintah. Sangat terasa tagline perubahan itu andai NasDem resmi pisah jalan,” tuturnya.
NasDem Abstain
Untuk diketahui, momen NasDem abstain ini terjadi saat rapat kerja antara Baleg DPR RI dengan Menekumham Yasonna Laoly. Dalam raker itu dibahas soal usulan RUU IKN masuk prolegnas 2023.
Pimpinan Baleg DPR Supratman Andi Agtas sempat menjaring satu per satu sikap partai-partai di DPR terkait usulan itu. Dia menyebut, dari 9 fraksi, 6 fraksi di DPR menyetujui revisi UU IKN masuk prolegnas, sedangkan 2 fraksi tidak setuju, dan 1 fraksi memilih abstain.
6 fraksi yang setuju yakni Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP. Keenamnya merupakan partai pendukung Jokowi di DPR.
Selanjutnya, ada 2 fraksi yang tidak setuju yakni PKS dan Demokrat. Sementara itu, NasDem yang notabene pendukung pemerintahan saat ini memilih abstain.
“Yang menerima adalah parpol pendukung pemerintah, semuanya. Yang menolak adalah PKS dan Demokrat,” kata Supratman saat rapat.
“Pimpinan, NasDem abstain tadi, untuk usulan pemerintah tadi,” kata suara yang berasal dari Anggota DPR RI Fraksi NasDem Taufik Basari.
Simak video ‘Buru-buru UU IKN Diteken, Kini Minta Direvisi’:
[Gambas:Video 20detik]
(maa/gbr)
source
