ACEH TENGGARA, BidikIndonesia.com Sebanyak 1.452 personel petugas pengendalian masyarakat (Linmas) pada 726 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024 di Aceh Tenggara (Agara) terancam tidak memiliki pakaian seragam dan perlengkapan.
Pasalnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Wilayatul Hisbah (WH) dan Linmas Agara yang juga selaku rekrutmen tidak memiliki anggaran untuk pengadaan seragam dan perlengkapan lainnya, meskipun telah berulang kali diusulkan melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK).
Kepada KBA, Kasatpol PP, WH dan Linmas Agara, Ramisin Selian, membenarkan bahwa pada Pemilu yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024, sebanyak 1.452 Linmas yang kini sedang dalam proses perekrutan tidak mendapatkan jatah seragam sebagaimana pemilu sebelumnya.
Namun sebagai alternatif, mereka akan disematkan pita merah di pundak sebagai tanda petugas Linmas di setiap TPS.
Hal ini, kata Ramisin, bukan merupakan kesengajaan dari Satpol PP, namun diakibatkan minimnya anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agara, sehingga meski beberapa kali telah diusulkan namun lagi-lagi dicoret oleh TAPK.
“Kami hanya melakukan perekrutan dan menerima nama-nama calon anggota Linmas TPS yang diusulkan melalui kepala desa, masalah pengadaan seragam dan perlengkapan tidak ada anggaran di Satpol PP meski telah diajukan sebelumnya,” kata Ramisin Selian, Kamis 4 Januari 2024.
Dijelaskan juga, selain anggaran pengadaan baju serta perlengkapan lainnya, biaya pelantikan maupun pelatihan bagi 1.452 anggota Linmas TPS itu juga tidak tersedia, namun Satpol PP, WH dan Linmas Agara berupaya seadanya untuk menyukseskan pemilu yang akan digelar pada Februari mendatang.
“Satpol PP akan berupaya seadanya dalam pembentukan Linmas TPS meski sebelumnya rancangan anggaran sebesar Rp2,9 miliar telah diajukan namun gagal akibat dicoret TAPK Agara,” ungkap Ramisin.
Sebelumya, kata dia, Satpol PP, WH dan Linmas Agara telah mengusulkan anggaran sebesar Rp2,9 miliar melalui TAPK Agara, termasuk di dalamnya anggaran pengamanan untuk 329 personel Satpol PP yang akan ditugaskan pada hari H, namun tanpa konfirmasi, usulan tersebut langsung dihapus oleh tim TAPK.
Terkait untuk biaya pengamanan, Satpol PP bahkan hanya memiliki anggaran sebesar Rp200 juta untuk uang makan dan minum bagi 329 personel yang akan bertugas pada hari H pelaksanaan pemilu.[KBA]
