“Harus dijalankan secara transparan, tepat sasaran, dan menyentuh anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.” MUZAKIR MANAF, Gubernur Aceh
Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota, di Gedung Serbaguna Setda Aceh. Para kepala daerah itu dikumpulkan untuk mengikuti rapat kerja (raker) tahun 2025.
Raker itu juga dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, Sekda Aceh, M Nasir, para asisten, staf ahli, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), kepala biro di lingkungan Setda Aceh, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, hingga Kepala BPS Aceh.
Pada pertemuan itu Gubernur menyampaikan forum tersebut merupakan wadah penting untuk konsolidasi dan sinergi, agar program pembangunan di seluruh daerah dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pertemuan ini adalah momentum untuk memperkuat koordinasi. Setiap langkah pembangunan harus benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” kata Mualem.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi, di mana inflasi Aceh per Agustus 2025 tercatat 3,70 persen, dengan angka tertinggi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 5,20 persen dan terendah di Kota Banda Aceh sebesar 2,34 persen.
Mualem meminta adanya langkah konkret menjaga stabilitas harga, terutama pada bulan Maulid yang di Aceh berlangsung selama empat bulan.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi gampong melalui operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sudah dibentuk di seluruh gampong di Aceh. “Pemerintah kabupaten/kota diminta segera mendorong peran koperasi ini agar dapat menjadi penggerak ekonomi desa,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Mualem turut menyinggung program makan bergizi gratis. Ia meminta agar dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah terbentuk berjalan secara berkelanjutan dan disinergikan dengan program KDMP, sehingga manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat.
Arahan lain yang juga disampaikan adalah pengembangan sekolah rakyat. Pemerintah daerah didorong mempercepat renovasi dan pembangunan sekolah rakyat sebagai bentuk pendidikan nonformal di wilayah dengan akses terbatas. “Program ini, harus dijalankan secara transparan, tepat sasaran, dan menyentuh anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan tentang pentingnya percepatan serapan anggaran agar pembangunan tidak tertunda hanya karena keterlambatan realisasi. Ia juga menekankan perlunya memperkuat koordinasi, menjaga integritas, serta mengedepankan inovasi dalam bekerja.
Usai membuka raker, rapat selanjutnya dipandu Sekda Aceh, M Nasir. Forum tersebut memberikan kesempatan kepada para bupati dan wali kota untuk menyampaikan berbagai kondisi terkini yang dihadapi di daerah masing-masing.
