Jakarta –
Dua nama menteri dari NasDem disinggung politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat untuk dievaluasi di tengah sinyal reshuffle kabinet. Partai Demokrat meminta politikus PDIP untuk menghargai hak prerogatif presiden.
“Pak Djarot mestinya mengetahui ini dan sepatutnya menunjukkan perilaku politik kenegarawanan yang taat azas. Tak elok mempertontonkan ke publik praktik arogansi politik yang terbaca menjadi bentuk intervensi politik yang terus mensubordinasi presiden, yang selalu ditempatkan sebagai petugas partai,” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Senin (26/12/2022).
Kamhar mengatakan penyusunan dan perombakan kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi. Ia menyinggung sebaiknya tak ada intervensi di dalamnya, demi menjaga marwah kepresidenan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Itu dijamin konstitusi yang tak boleh diintervensi oleh kekuatan politik mana pun untuk menjaga marwah presiden dan lembaga kepresidenan di negara yang menganut sistem presidensial,” kata Kamhar.
Kamhar meminta koalisi yang berada di dalam pemerintahan tak menunjukkan arogansinya. Pergantian menteri di kabinet Indonesia Maju, lanjutnya, biar menjadi hak Presiden Jokowi.
“Persoalan dinamika politik dalam koalisi pemerintah silakan diselesaikan secara bijak, tanpa perlu mempertontonkan praktik arogansi politik dengan tetap menghargai hak prerogatif presiden,” ungkapnya.
Sebelumnya, PDIP meminta kinerja dua menteri NasDem yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dievaluasi Presiden Jokowi. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat setuju reshuffle sebab dinilai sebagai waktu yang tepat bagi Jokowi untuk mengevaluasi menteri.
“Kalau itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi,” ujar Djarot di kantor DPP Taruna Merah Putih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12).
Djarot kemudian mengungkit masalah impor beras. Menurutnya, kegiatan impor beras di Kementerian Pertanian perlu dievaluasi. Dia mengatakan dengan kegiatan impor beras dinilai akan menyakiti petani.
Karena hal tersebut menurut Djarot, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dievaluasi Jokowi. Dia mengungkit semangat pembaruan agar janji kampanye Jokowi bisa diwujudkan.
“Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya,” ujarnya.
Simak Video ‘Jokowi Bicara Sosok Menteri yang Kena Reshuffle: Clue-nya…’:
[Gambas:Video 20detik]
(dwr/gbr)
source
