Foto: ilustrasi, Bayangan konflik menyatroni organ tubuh Badan Pengelola Migas Aceh.
Banda Aceh | BidikIndonesia – SELEMBAR warkat palsu, diduga berasal dari internal lembaga, adalah pesan sunyi potensi perpecahan di BPMA—lembaga vital yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan migas Aceh. Meskipun Kepala BPMA, Nasri Djalal, membantah adanya gejolak internal, kejadian ini tetap menyisakan tanda tanya besar dan menjadi alarm bahaya yang tak bisa dinafikan.
Ini bukan sekadar surat biasa. BPMA, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015, memiliki tanggung jawab besar mengelola sumber daya alam minyak dan gas bumi Aceh. Tugasnya meliputi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu, demi memastikan penerimaan negara maksimal dan kesejahteraan rakyat Aceh. Stabilitas dan integritas BPMA, karenanya, sangat krusial.
Surat hoax ini—jika memang sengaja dirancang untuk mengganggu operasional atau mencederai kepercayaan publik—merupakan ancaman serius. Bayangkan, jika ini baru permulaan. Surat-surat serupa dengan tuduhan yang berbeda bisa saja bermunculan: BPMA disebut sebagai “sapi perah”, sarang korupsi, hedonisme, atau lembaga dengan gaji besar namun kinerja buruk. Jika ini terjadi, kepercayaan publik bisa runtuh seketika.
Pertanyaan kunci: apa motif di balik surat palsu ini? Apakah hanya ulah iseng oknum, atau ada agenda tersembunyi yang lebih besar? Investigasi internal yang transparan dan menyeluruh sangat dibutuhkan untuk mengungkap dalang dan motifnya. Kegagalan mengungkap pelaku akan menciptakan ketidakpastian dan membuka peluang bagi kejadian serupa terulang.
BPMA perlu mengambil langkah strategis. Pertama, perkuat sistem keamanan informasi dan verifikasi internal. Perketat pengamanan dokumen resmi dan saluran komunikasi internal. Kedua, tingkatkan transparansi dan akuntabilitas. Semua proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan harus terbuka dan terdokumentasi dengan baik, jangan buka kedai di dalam toko; insider trading. Ketiga, tingkatkan kapasitas SDM dalam manajemen risiko dan keamanan informasi. Pelatihan dan peningkatan kompetensi sangat penting untuk mencegah ancaman serupa di masa depan.
Kejadian ini menjadi pengingat betapa rentannya keamanan informasi di era digital. BPMA harus mampu melindungi diri dari serangan hoax internal. Langkah antisipatif yang tegas dan komprehensif tidak hanya melindungi BPMA, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik (termasuk investor) terhadap pengelolaan sumber daya alam Aceh yang adil dan transparan.[KBA]
Kepercayaan publik adalah modal utama BPMA dalam menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Jangan sampai bisikan maut lewat warkat hoax ini melumpuhkan BPMA. Apalagi, sampai mencitrakan kegagalan pemimpinnya dalam menggerakkan, mengonsolidasikan, dan mengefektifkan seluruh “properti” hidup di struktur lembaga terseksi di Aceh ini.
