LHOKSEUMAWE, BidikIndonesia.com Bank Indonesia mengulas secara mendalam perkembangan ekonomi daerah, termasuk kinerja ekonomi Aceh dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2023 yang merupakan wujud transparansi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia kepada publik.
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional” itu, mengulas evaluasi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada 2023, serta arah kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai pada 2024.
Kegiatan itu sesuai dengan amanat pasal 58 ayat (7) dari UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“Meskipun menghadapi tantangan, seperti perlambatan kinerja ekonomi yang tercermin dari penyaluran kredit perbankan yang melambat, Aceh tetap menunjukkan potensi dengan pertumbuhan ekspor yang menggembirakan, terutama dalam sektor nonmigas,” kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo melalui media zoom yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Lhokseumawe, Kamis 1 Februari 2024.
Namun demikian, kata dia, Aceh juga dihadapkan pada tantangan fiskal, dengan penurunan dana Otsus sejak tahun 2020. Sehingga, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskal guna mempertahankan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam rangka merumuskan strategi pengembangan ekonomi ke depan, Bank Indonesia telah melakukan kajian terkait Komoditas, Produk, dan Jasa Unggulan (KPJU) di wilayah kerjanya, termasuk di Provinsi Aceh,” katanya.
Perry menyebutkan hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemangku kebijakan dalam menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dikatakan Perry, ketika Indonesia terus bergerak menuju Indonesia Maju, sinergi antara berbagai sektor dan pihak terkait akan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi dinamika global dan mewujudkan visi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kinerja ekonomi Aceh tercatat tumbuh lebih rendah dibandingkan wilayah Sumatera dan Nasional. Secara spasial di wilayah Sumatera, pangsa perekonomian Aceh berada nomor tiga terendah dibandingkan sembilan provinsi lainnya,” ujarnya.
Dari sisi lapangan usaha, kata dia, sebagian besar lapangan usaha (LU) utama tetap tumbuh positif. LU Pertanian dan Perdagangan tumbuh lebih tinggi dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III 2023.
“Kondisi inflasi yang tetap stabil juga turut berdampak pada terjaganya konsumsi yang turut mendukung pertumbuhan LU Perdagangan. Di sisi lain, LU Transportasi melambat seiring adanya normalisasi mobilitas pasca mudik lebaran di triwulan sebelumnya,” katanya.
Sementara, pangsa sektor industri masih cukup rendah dalam struktur perekonomian Provinsi Aceh. Hal ini menjadi salah satu penahan kinerja ekonomi untuk dapat tumbuh lebih baik mengingat industri dapat memberikan nilai tambah dibandingkan dengan sektor lain yang menghasilkan bahan mentah, salah satunya adalah sektor pertanian yang memiliki pangsa terbesar.
Dari sisi pengeluaran, sebut Perry Warjiyo, ekspor menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III 2023. Kinerja ekspor Aceh mengalami peningkatan didorong oleh ekspor nonmigas seperti komoditas bahan bakar mineral, kopi serta minyak nabati.
Konsumsi rumah tangga tetap tumbuh didukung adanya perayaan Maulid Nabi. Namun demikian, konsumsi pemerintah melambat diakibatkan oleh penurunan realisasi belanja pegawai pasca penyaluran THR dan gaji ke-13 ASN.
“Secara spasial, dari sisi pangsa, Kabupaten Aceh Utara memiliki pangsa tertinggi terhadap perekonomian di Provinsi Aceh dengan pangsa sebesar 14,05%. Hal ini sejalan dengan luas daerah dan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara yang juga salah-satu terbesar di Provinsi Aceh,”katanya.
Bank Indonesia melakukan kajian setiap lima tahun sekali untuk melihat Komoditas, Produk, dan Jasa Unggulan (KPJU) di semua wilayah kerjanya, termasuk di Provinsi Aceh. KPJU ini dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi ke depan. Hasil KPJU 2021 menunjukkan bahwa di wilayah kerja KPwBI Lhokseumawe memiliki sektor unggulan berupa perdagangan dan pertanian.
Dari sisi fiskal, pemerintah daerah di Aceh memiliki tantangan tersendiri mengingat Dana Otsus mulai mengalami penurunan sejak tahun 2020. Pemda dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskal agar pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terdampak dari penghapusan dana Otsus tersebut.
“Perlambatan kinerja ekonomi tercermin dari penyaluran kredit perbankan yang tercatat melambat pada akhir tahun. Hal ini juga dikonfirmasi oleh hasil survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia dimana menunjukkan penurunan indeks pada komponen Indeks Kondisi Ekonomi (IKE),” katanya
Tahun 2023 memberikan tiga pelajaran penting bagi perekonomian Indonesia. Pertama, adalah rasa syukur atas prestasi ekonomi Indonesia yang tetap solid di tengah gejolak global.
Meskipun demikian, optimisme tetap dijunjung tinggi, sambil tetap waspada terhadap potensi risiko yang masih mengintai di panggung ekonomi global.
Kedua, Bank Indonesia terus menguatkan bauran kebijakan, dengan fokus pada stabilitas ekonomi dan dorongan pertumbuhan. Melalui kebijakan moneter dan kebijakan lainnya, Bank Indonesia berupaya menjaga keseimbangan dan merangsang pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketiga, sinergi antara berbagai pihak, termasuk Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dunia usaha, media massa, dan akademisi, menjadi kunci dalam membangun ketahanan ekonomi dan mendorong kebangkitan Indonesia.[KBA]
